pariwisata kabupaten lamongan

Kades Wanar Dilaporkan Ke Kejari Lamongan

  Dibaca : 1073 kali
Kades Wanar Dilaporkan Ke Kejari Lamongan
space ads post kiri

Diduga Lakukan Pungli Prona

Kasus dugaan pengutan liar kepengurusan sertifikat tanah melalui proyek operasi negara agraria atau Prona 2017 ini, dilaporkan sejumlah masyarakat Desa Wanar Kecamatan Pucuk didampingi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Cakrawala Keadilan kepada Kejaksaan Negeri Lamongan.

Kedatangan mereka untuk melaporkan panitia sertifikat Prona 2017, dan Kepala Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Ali Tohir yang diduga dengan sengaja melakukan pungli.

Dasar laporan ini, ketujuh orang warga selaku korban, telah dikenakan biaya 475 ribu rupiah untuk daftar sertifikat Prona, ditambah lagi biaya 100 ribu rupiah untuk pasong patok dan 10 ribu rupiah untuk swadaya pembangunan balai desa. Namun kasus Prona ini ada sebanyak seribu pemohon.

Menurut Wellem Mintardja, pembina LSM Cakrawala  yang mendampingi warga Wanar, Prona merupakan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka penertiban sertifikat hak atas tanah, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. 

“Pembiayaan kegiatan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional pada program pengelolaan pertanahan,” kata Wellem Mintardja , Kemarin (24/1) saat di Kejaksaan Negeri Lamongan.

Seharusnya warga yang mengurus sertifikat tanahnya, lanjut Wellem, tidak lagi dibebani biaya. “Maka atas persoalan ini kita mengadukan panitia dan Kades ke Kejaksaan Lamongan,” terangnya.

Ketua LSM Cakrawala Keadilan Wellem berharap kepada pihak kejaksaan dan pengadilan segera menindak lanjuti dugaan pengutan liar kepengurusan sertifikat prona 2017.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional